dprd-tasikmalayakota.go.id, BERITA – Ratusan Tenaga Kesehatan yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Kamis Siang, (29/7/22). Adapun kedatangan ratusan Tenaga Honorer Dinas Kesehatan tersebut dilatarbelakangi oleh Munculnya pemberitaan mengenai kebijakan penghapusan Tenaga Honorer yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada 31 Mei tahun 2022.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H. Mamat Rahmat, SH didampingi Ketua DPRD H. Aslim, SH bersama Ketua dan Anggota Komisi I dan Komisi IV pun dengan sigap menerima peserta audiensi di Ruang Rapat Paripurna bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Dr. Uus Sapangat dan Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gungun Pahlagunara, beserta jajarannya.
Berdasarkan audiensi tersebut sejumlah 1300 Tenaga Honorer Dinas Kesehatan menuntut kejelasan terkait adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai tahun 2023 mendatang. Mereka menuntut agar bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, Kepala BKPSDM Gungun Pahlagunara mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal Pemkot Tasikmalaya tak memungkinkan untuk menanggung beban gaji tenaga P3K seandainya kuota pengangkatan disesuaikan dengan junlah honorer yang ada, oleh karena itu hal tersebutlah yang membuat keresahan semakin mencuat.
Sekretaris Komisi I DPRD Anang Safaat mengatakan keresahan tenaga honorer selama ini sudah diperjuangkan oleh DPRD. “Jadi sejak muncul kebijakan menghapus honorer, kami juga ikut resah karena kami tahu peran mereka sangat penting,”.
Pada akhir audiensi tersebut Pimpinan beserta Komisi I dan IV sepakat menyampaikan akan berkonsultasi dalam waktu dekat kepada Pemerintah Pusat dan membahas permasalahan ini secara komprehensif bersama Pemerintah Kota, dikatakan karena seluruh Kepala Daerah di Indonesia mengalami persoalan yang sama terkait honorer. Untuk itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya juga ingin mendapatkan penyelesaian solusi yang terbaik dari Pemerintah. Karena, pada dasarnya peran honorer itu sangat penting sekali dalam menunjang berjalannya roda pemerintahan.
Foto Kegiatan :
