dprd-tasikmalayakota.go.id, BERITA – Perwakilan pimpinan dan anggota Komisi IV dan I DPRD Kota Tasikmalaya menerima audiensi dari Sejumlah mahasiswa dan aktivis yang teragabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Tasikmalaya (Amati) terkait adanya dugaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) oleh beberapa e-warung di Kota Tasikmalaya yang tidak sesuai dengan prosedur, pada Senin (14/2/2022) bertempat di Ruang Rapat Paripurna.

Audiensi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan terkait adanya Indikasi beberapa e-warung dan supplier atau penyalur yang terlibat dalam penyimpangan permainan harga dan mengintimidasi penyaluran terhadap bantuan sosial untuk masyarakat Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan audiensi tersebut, Amati menuntut agar proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dalam akhir audiensi tersebut, Gilman Mawardi, S.Pd Sekretaris Komisi IV dan selaku pimpinan rapat, menyatakan bahwa bantuan sosial tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat oleh karena itu tentunya hal tersebut menjadi sorotan utama, menurutnya bantuan sosial BPNT memiliki target untuk memulihkan perekonomian nasional yang juga bertujuan memulihkan ekonomi di Daerah.

Menyikapi temuan penyimpangan penyaluran Bantuan Sosial tersebut, dirinya beserta anggota rapat lainnya belum bisa menjawab permasalahan tersebut dengan maksimal, dikarenakan Kepala Dinas Sosial sakit dan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Program BPNT belum bisa menghadiri audiensi tersebut. Rencananya, audiensi yang juga dihadiri oleh dinas terkait tersebut akan dijadwalkan ulang setelah Kepala Dinas Sosial udiensi yang juga dihadiri oleh Dinas terkait seperti Dinas KUMKM dan Perindag dan Inspektorat tersebut akan dijadwalkan ulang setelah Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pulih dari sakitnya.

Foto Kegiatan :