dprd-tasikmalayakota.go.id, BERITA – Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya terima audiensi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Tasikmalaya pada Selasa 26 Oktober 2021 bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya. Adapun permasalahan yang dibahas pada audiensi tersebut adalah terkait Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bermasalah, dalam audiensi tersebut pihak GMBI menyampaikan bahwasannya dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terdapat berbagai permasalahan diantaranya masih banyaknya kartu bantuan yang saldonya kosong. Kemudian, banyaknya Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang haknya diberhentikan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Selain itu, masih banyak poin-poin persoalan lain yang dianggap dapat merugikan masyarakat.
Pada audiensi tersebut pihak DPRD Kota Tasikmlaya juga turut menghadirkan pihak dan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Otoritas Jasa Keuangan dan Bulog Namun gagal menghadirkan pihak Bank BNI. Sementara, Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menanggapi positif giat audiensi yang digelar GMBI tersebut. Ia mengatakan, semua hal yang disampaikan dalam pertemuan itu menjadi masukan bagi dinas juga pihak terkait lainnya demi perbaikan BPNT ke depan.
“Karena BPNT ini kan baru ada Pedoman Umumnya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian atau Wasdal-nya. Sebetulnya kita juga sudah usulkan BPNT ini breakdown dulu sambil menunggu Juklak Juknisnya supaya dapat bergerak sesuai peran masing-masing, karena Pedum ini sifatnya masih general,” papar Hendra.
Pihaknya pun akan segera melekukan cek lapangan guna mengetahui lebih jelas hal-hal yang terjadi selama ini. Ia menyebut, di dinasnya juga sekarang sudah ada piket TKSK untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan penyaluran BPNT di Kota Tasikmalaya.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam bahwa semua aspirasi yang disampaikan GMBI sangat positif untuk perbaikan penyaluran bantuan di Kota Tasikmalaya. DPRD beserta semua yang hadir dalam audiensi sangat menyayangkan atas ketidakhadiran BNI sebagai Perbankan yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan Program BPTN tanpa alasan yang jelas. Padahal, ditegaskan Dede, DPRD sudah mengundangnya secara resmi agar BNI turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Foto Kegiatan :
