18 RAPERDA MASUK PROLEGDA DPRD KOTA TASIKMALAYA
Artikel

18 RAPERDA MASUK PROLEGDA DPRD KOTA TASIKMALAYA

Sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah telah masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) DPRD Kota Tasikmalaya. Ke 18 Raperda tersebut, 12 Raperda merupakan usul inisiatif pemerintah kota Tasikmalaya dan 6 Raperda merupakan usul inisiatif DPRD.

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Tasikmalaya, H. Hendro Nugraha, SP., MP., pengajuan tersebut sudah dilaporkan pada pimpinan DPRD pada tanggal 22 Oktober melalui surat Nomor 170/21/Banleg/DPRD/2013.

        Yang menjadi dasar bagi Badan Legislasi Daerah dalam melaksanakan penyusunan Program Legislasi Tahun 2014 adalah pasal 66 point A Tata Tertib DPRD yang berbunyi ”Badan legislasi daerah mempunyai tugas menyusun rancangan progran legislasi daerah yang memuat daftar aturan dan prioritas rancangan peraturan daerah berserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. ”Selain itu ada juga pasal 66 huruf b tata tertib DPRD yang berbunyi, ”melaksanaan koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah.”

        Badan Legislasi  DPRD Kota Tasikmalaya sudah melakukan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Usul Prakarsa dari DPRD Kota Tasikmalaya dalam Prolegda tahun sebelumnya.

        “Ada tujuh Raperda yang sudah selesai naskah akademiknya. Ini Raperda dari Tahun 2012-2013. Dan dalam penyusunan ini, kami bekerja sama dengan pihak akademisi dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) Kota Tasikmalaya.” tutur Ketua Banleg.

        Dengan masuknya 18 Raperda tersebut, maka sudah dapat dipastikan pada tahun ini ke 18 Raperda itu akan dibahas oleh DPRD. Artinya, DPRD ditargetkan melahirkan 18 Raperda ditahun ini.

        Namun selain 18 Raperda, DPRD pun telah mengagendakan pembahasan empat Raperda untuk dibahas di tahun ini. Ke empat Raperda tersebut sudah di bahas oleh Badan Legislasi dan tinggal ditindak lanjuti oleh komisi yang engusulkan untuk dibawa ke paripurna.

        Ketua Badan Legislasi Daerah, H. Hendro Nugraha, SP., MP., mengatakan, keempat Raperda yang telah dibuatkan draftnya oleh Banleg adalah Raperda PDAM, Raperda PD Aneka Usaha, Raperda CSR, dan Raperda Zakat.

        “Semua sudah dibuatkan draftnya oleh Banleg, untuk selanjutnya tinggal ditindak lanjuti oleh komisi pengusung agar dibawa ke paripurna. Setelah melalui proses paripurna, kemudian ditentukan, apakah pembahasan Raperda ini akan dilakukan oleh komisi atau pansus, “ ujar Ketua Banleg.

        Posisi Banleg sendiri dalam Raperda ini, adalah membuatkan draft Raperdanya dibantu tim independent dari pihak akademisi. “Setelah melaui proses paripurna, kemudian Raperda itu dibahas oleh komisi atau pansus,” tutur Ketua Banleg.

        Sementara untuk enam Raperda usul inisiatif DPRD yang masuk Prolegda tahun ini, menurut Ketua Banleg, baru akan dibahas oleh Banleg untuk kemudian dibuatkan draft rancangan Raperdanya. Dari keenam Raperda tersebut, ada beberapa diantaranya yang merupakan sisa pekerjaan tahun lalu yang tak sempat digarap.

        “Jadi dalam sejumlah Raperda yang masuk Program Legislasi Daerah di awal tahun, belum tentu semuanya bisa tuntas. Hanya sekitar 20 persen yang tersisa, tergantung situasi. Sisanya, masuk Prolegda tahun berikutnya, “ ujarnya.

        Ketua Banleg mengatakan, ada sejumlah Raperda usulan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, beberapa diantaranya memang merupakan perbaikan dari Raperda yang sudah ada. Contohnya Raperda tentang Izin Gangguan, menurutnya, sebenarnya Perda tentang Izin Gangguan ini sudah ada.  

        Tetapi karena perkembangan Kota Tasikmalaya, maka Perda tersebut perlu direvisi sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

        Begitu pula untuk Raperda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), menurut Ketua Banleg, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ada. “Jadi dibuatkan rencana detilnya, “ ujarnya.

        “Jadi, sejumlah Raperda memang merupakan perbaikan Perda yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan dengan Kota Tasikmalaya dan perkembangan masyarakat Kota Tasikmalaya,” jelas Ketua Banleg.

        Ketua Banleg pun mengatakan, dari semua Raperda yang masuk Prolegda DPRD ini, semuanya penting dan harus segera dibahas. “Artinya, tidak ada skala prioritas, mana Raperda yang harus dibahas dulu. Pembahasan berdasarkan kepada kebutuhan dan kesiapan draft undang-undang yang berada di atasnya, “ jelasnya.

        Menurutnya, jika dalam Raperda usul inisiatif DPRD yang membuat draft Raperdanya adalah Badan Legislasi dibantu oleh akademisi, maka untuk Raperda usul dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, draft Raperdanya sudah dibuat oleh pihak pemerintah. “DPRD hanya tinggal menggodognya.”

        Anggota Badan Legislasi Daerah lainnya, Ido Garnida, SH., berharap agar Raperda yang merupakan usul inisiatif dari DPRD, dikomunikasikan dulu dengan pihak eksekutif. “Harus disamakan dulu persepsinya dengan eksekutif,” katanya.

        Karena menurut Ido, pihak yang akan melaksanakan Perda ini nantinya adalah eksekutif. ”DPRD hanya melahirkan Perda, sementara pelaksananya eksekutif. Artinya, harus dikomunikasikan dulu rencana pembuatan Perda ini dengan eksekutif. Jangan sampai setelah lahir Perda, pihak eksekutif enggan melaksanakannya,“ jelasnya.***

WEB7

 

(Kabag Persidangan, Yuyun Hendaryun, S.Sos., M.Si., tengah membacakan draft Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Prolegda Tahun 2014 pada Rapat Paripurna, Senin 18 November 2013)

Aplikasi Android DPRD Kota Tasikmalaya

Update Aplikasi Android DPRD Kota Tasikmalaya Anda :

 

bg-androidNikmati Fitur yang tersedia dan perbaikan bug di aplikasi android DPRD Kota Tasikmalaya. Aplikasi ini memberikan informasi secara real time, akses cepat informasi berita, profil, visi & Misi, Alat Kelengkapan, Sekretariat, Fraksi dan Pimpinan. Proses sonkronisasi data yang cepat dan tiga tampilan berbeda yang bisa dipilih.

Download Aplikasi DPRD Kota Tasikmalaya sekarang juga!

googleplay