Kegiatan Komisi III
Kegiatan Komisi III

Kegiatan Komisi III

Komisi III merupakan Komisi yang membidangin masalah Pembangunan. Komisi III berprinsip untuk selalu melaksanakan 3 fungsi DPRD seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, yaitu fungsi Legislasi, Pengawasan dan Anggaran. Untuk menjalankan fungsi Anggaran dan Pengawasan saat ini Komisi III tengah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2012 pada para mitra kerja Komisi III. Hal tersebut secara kontinyu dilakukan oleh Komisi III dikarenakan Komisi III mempunyai proyeksi agar pelaksanaan kegiatan fisik di Kota Tasikmalaya dapat tepat waktu. “Mudah-mudahan akhir November ini, (KUA-PPAS 2013) sudah bisa diketuk. Mitra kerja bersama dengan Komisi III melakukan kajian RKA 2013 pada bulan ini. Kemudian direncanakan akan mengkaji DPA 2013 pada bulan Desember. Sehingga daftar rincinya kegiatan (fisik) sudah bisa tuntas pada bulan Desember. Diharapkan awal Januari 2013 pelaksanaan kegiatan fisik sudah bisa dimulai, tidak harus menunggu pada triwulan II”, ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Zenzen Jaenudin, S.Ag.


Komisi III berencana untuk mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di Kota Tasikmalaya ini mulai dari proses rencana hingga pada proses pelaksanaannya. Sehingga diharapkan ke depan, Komisi III dapat mengontrol dari mulai pembangunan 0% (perencanaan). Komisi III berharap ke depan, outputnya adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dapat berjalan secara optimal, dan juga dapat dilaksanakan tepat waktu dan juga aspek kualitas fisiknya dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi III telah melakukan perencanaan lebih dini. Pada triwulan pertama di Tahun 2013, Komisi III akan mulai melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang telah direncanakan oleh mitra kerja Komisi III di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sehingga pengawasan secara intensif sudah dilaksanakan sejak proses perencanaan. Dan memasuki triwulan kedua Komisi III berharap sudah dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik dari mulai 0 %. Sehingga pada semester pertama, ketika dalam peran dari sisi prognosis, Komisi III sudah dapat mengevaluasi pelaksanaan pembangunan fisik secara utuh. Komisi III berharap ke depan, proses antisipasi dapat dilaksanakan sedini mungkin sehingga pelaksanaan kegiatan fisik di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan dengan baik.
“Kita tidak mau lagi, ada proyek fisik yang tidak bisa selesai. Yang selanjutnya pada perubahan anggaran kadang-kadang kita mengabaikan untuk proyek kegiatan fisik karena takut tidak terserap. Ke depan kalau segala sesuatunya sudah tertib, pada bulan Agustus Komisi III harapkan bahwa APBD Perubahan sudah bisa disahkan. Sehingga pada anggaran perubahan, bisa merencanakan kegiatan fisik yang melalui proses lelang. Komisi III akan mengawasi dari mulai proses perencanaan, proses lelangnya seperti apa kemudian mengawasi proses pelaksanaan pembangunan dari mulai 0 %, bukan hanya dari 50 % ke atas, namun semenjak 0 % hingga 100 %, Komisi III akan mencoba untuk mengawasi itu.” tutur Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Zenzen Jaenudin, S.Ag.
Untuk menjalankan fungsi legislasi, Komisi III tengah merencanakan Raperda untuk Tata Bangunan yang dirasa saat ini sangat mendesak. Selain Raperda tentang Tata Bangunan, juga Raperda tentang Utilitas, untuk mengatur Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Kedua Raperda tersebut direncanakan untuk diajukan pada Prolegda Tahun 2013. Komisi III sebelumnya telah mengajukan peraturan mengenai Pengelolaan Sampah dan saat ini telah disahkan menjadi Peraturan Daerah. Ke depan Komisi III berencana untuk membuat beberapa kegiatan yang lebih berorientasi kepada aspek pengaturan. Dan kesemuanya tadi sebetulnya bermuara kepada kepada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
Komisi III, merekomendasikan beberapa hal untuk pemerintah, yaitu agar Pemerintah secepatnya membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab akan menjadi sia-sia apabila Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat tetapi RDTR nya tidak dibuat, maka Perda RTRW tidak akan bisa dilaksanakan. “Minimal RDTR tersebut sudah dibuatkan untuk beberapa wilayah di Kota Tasikmalaya. Sebab tidak bisa diimplementasikan Perda RTRW itu apabila tidak ada RDTR. Kalau toh dilakukan juga tidak akan begitu detail dan tidak akan sesuai dengan apa yang diharpakan.” pungkas Zenzen Jaenudin, S.Ag.

Mari kita lihat beberapa foto kegiatan Komisi III.

Aplikasi Android DPRD Kota Tasikmalaya

Update Aplikasi Android DPRD Kota Tasikmalaya Anda :

 

bg-androidNikmati Fitur yang tersedia dan perbaikan bug di aplikasi android DPRD Kota Tasikmalaya. Aplikasi ini memberikan informasi secara real time, akses cepat informasi berita, profil, visi & Misi, Alat Kelengkapan, Sekretariat, Fraksi dan Pimpinan. Proses sonkronisasi data yang cepat dan tiga tampilan berbeda yang bisa dipilih.

Download Aplikasi DPRD Kota Tasikmalaya sekarang juga!

googleplay