Profil DPRD Kota Tasikmalaya
Profil DPRD Kota Tasikmalaya
Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_users, 1

Profile DPRD Kota Tasikmalaya 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN 2014 – 2019

 

I. SELAYANG PANDANG KOTA TASIKMALAYA
A. Keadaan Geografis Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108 08’83” – 108 24’02” Bujur Timur dan 7 10’ – 7 26’32” Lintang Selatan di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota propinsi Jawa Barat yaitu ± 105 Km dan dari ibukota negara ± 225 Km.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Taskmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2), terdiri dari 10 Kecamatan dengan 69 Kelurahan. Sedangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 17.156 Ha (171,56 Km2). Hal ini berarti ada selisih luas 1.229,07 Ha (12,29 Km2) sebagai implikasi penggunaan metodologi pengukuran yang berbeda.


Batas-batas Wilayah Kota Tasikmalaya adalah :

  1.  Sebelah Utara    : Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya dan Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
    b.    Sebelah Timur     : Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan);
    c.    Sebelah Selatan    :     Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
    d.    Sebelah Barat    :     Kecamatan Manonjaya dan Kesamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya.


Secara Topografi, Kota Tasikmalaya berdasar bentang alamnya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

  1.  Keadaan Demografis dan Sosial Budaya Kota Tasikmalaya
    Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri, khususnya di era sebelum 1980-an karena hampir di seluruh di wilayah tersebar pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik pondok besar maupun kecil, bahkan melahirkan tokoh perjuangan nasional di antaranya adalah Zainal Mustafa.
    Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2013 sebanyaj 687.708 jiwa yang terdiri dari 352.322 jiwa laki-laki dan 335.386 jiwa perempuan.
    Hampir 70%, pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat industri di priangan timur dan selatan berada di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa di wilayah provinsi Jawa Barat. Bidang-bidang yang sangat potensial di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata belanja dan pusat industri. Kota Tasikmalaya memiliki berbagai macam potensi, salah satunya yaitu potensi industri bordir yang sudah mendunia. Saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya membuat sentra kerajinan bordir untuk para pengrajin Tasik, yang berlokasi di Kawalu.
    Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Legislatif, yaitu DPRD Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 45 orang. Semenjak menjadi kota otonom, Kota Tasikmalaya telah memiliki 3 periode keanggotaan DPRD, yaitu DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2002 – 2004, 2004 – 2009, 2009 – 2014 dan yang sedang menjabat saat ini yaitu DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 – 2019 yang dilantik pada tanggal 3 September 2014.
  2.  DPRD KOTA TASIKMALAYA
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya periode 2014 – 2019 dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tanggal 9 April 2014. Jumlah Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terpilih sebanyak 45 (empat puluh lima) orang.
    DPRD Kota Tasikmalaya  mempunyai  45 kursi yang dibagi ke dalam 4 daerah pemilihan yaitu :
    Daerah Pemilihan Tasikmalaya I meliputi Kecamatan  Cihideung dan Kecamatan Tawang sebanyak 10 kursi.
    Daerah Pemilihan Tasikmalaya II meliputi Kecamatan  Indihiang, Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Bungursari sebanyak  12 kursi.
    Daerah Pemilihan Tasikmalaya III meliputi Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu sebanyak  11 kursi, dan
    Daerah Pemilihan Tasikmalaya IV meliputi Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Purbaratu sebanyak  12 kursi.
    Jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Tasikmalaya pada Masa Jabatan 2014-2019 berjumlah 8 fraksi yaitu:
    -    Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terdiri dari 10 orang
    -    Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terdiri dari 7 orang
    -    Fraksi Partai Amanat Nasional, terdiri dari 5 orang
    -    Fraksi Partai Golongan Karya, terdiri dari 5 orang
    -    Fraksi Partai Gerindra, terdiri dari 4 orang
    -    Fraksi Partai Demokrat, terdiri dari 4 orang
    -    Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terdiri dari 4 orang
    -    Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang, terdiri dari 5 orang,  yang merupakan gabungan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang dan Partai Nasional Demokrat.
    DPRD Kota Tasikmalaya memiliki 6 (enam) Alat Kelengkapan, terdiri dari :
    1.    Pimpinan DPRD
    2.    Komisi
    3.    Badan Musyawarah
    4.    Badan Anggaran
    5.    Badan Kehormatan
    6.    Badan Legislasi
  3.  SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
    A.    Fungsi DPRD Kota Tasikmalaya
    DPRD Kota Tasikmalaya mempunyai 3 (tiga) fungsi atau yang biasa disebut dengan tri-fungsi legislatif, yaitu sebagai berikut :
    1.    Fungsi Legislasi;
    2.    Fungsi Anggaran; dan
    3.    Fungsi Pengawasan.
    Fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah (Walikota). Fungsi anggaran adalah membahas dan menyetujui Rancangan APBD bersama Walikota. Fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  4.  Tugas dan Wewenang DPRD Kota Tasikmalaya
    DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
    a.    membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota;
    b.    membahas dan memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBDyang diajukan oleh Walikota;
    c.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
    d.    mengusulkan  pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/ atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
    e.    memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota;
    f.    memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
    g.    memberikan  persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
    h.    memintaLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    i.    memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
    j.    mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    k.    melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  5.  ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
    Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya terdiri dari 6 (enam) unsur , yaitu sebagai berikut:
    A.    Pimpinan
    Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;”
    Adapun nama-nama Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2014 – 2019 yaitu, sebagai berikut :
    AGUS WAHYUDIN, SH., MH.        Ketua
    Drs. H. DENNY RHOMDONI        Wakil Ketua
    JENI JAYUSMAN, S.Sos.        Wakil Ketua
    H. NURUL AWALIN, S.Sos., M.Si.    Wakil Ketua
    Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu :
    a.    memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
    b.    menyusun rencana kerja Pimpinan  dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
    c.    melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
    d.    menjadi juru bicara DPRD;
    e.    melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
    f.    mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
    g.    mengadakan konsultasi dengan Walikota dan Pimpinan  lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
    h.    mewakili DPRD di pengadilan;
    i.    melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    j.    menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam Rapat Paripurna; dan
    k.    menyampaikan laporan kinerja Pimpinan  DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.